uu tentang perikanan. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk. uu tentang perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor - 2 - 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 4. Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. UU 5/1990 tentang Kehati. UU 6/1996 tentang Perairan Indonesia. 5 Selain persoalan laut, berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017, jumlah potensi sumber daya peri-huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang. The aim of JIPK is to publish. Tahun. Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara. 4. H. Sebelumnya, aturan mengenai perizinan tersebut berdasarkan pada tingkat skala usaha. Putusan No. Ia menyayangkan hal ini mengingat dampaknya akan sangat dirasakan oleh industri periklanan nasional. Badan / Pengarang. 7 Tua, Op. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 45 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa pengelolaan. Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dianggap belum sepenuhnya. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya perikanan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) sebagaimana telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). forum ini bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) UU No. Undang-undang (UU) NO. Pengertian Sanitasi Produk perikanan merupakan suatu produk yang berkaitan dengan proses yang akan bermuara pada jaminan mutu. 1. T. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi Di Laut. PP No. Bentuk. Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengutarakan rasa optimistisnya bahwa investasi di sektor kelautan dan perikanan menggeliat seiring terbitnya UU Cipta Kerja. Jaminan mutu ini merupakan prasyarat mutlak bagi produk perikanan, apalabila jika produk yang bersangkutan akan diekspor ke luar negeri, sebab hampir semua negara-negaraJDIH Marves – Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan (4) UU No. UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Belum Tersedia. Selain itu, model pengelolaan sasi ini selaras dengan hukum positif di Indonesia yaitu UU 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN. c. JAKARTA, KOMPAS. UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Unduh. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang. 2. ABSTRAK: CATATAN:. b. Aturan yang mengatur API tersebut adalah Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan | Download; UU No. PP 60/2007 ttg Sumber Daya Ikan Dari hasil revisi pasal 25 ini sudah sangat di perjelaslgi dan di pertegas lagi untuk menguatkan UU perikanan dan lebih memfasilitasi yang ber gerak di sector perikanan UU NO. Dalam UU No. UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan se­bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan) sebenarnya sudah cukup memberikan lan­dasan, arah, dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan di. Peraturan Perundang-undangan. 8 Ioannis hapsos and Steve Hamilton, 2019, ZIllegal Fishing and Fisheries rime as a Transnational5) Undang – undang No. novRy susanto. Bahdad, M. 2309. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020. UU 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan berdasarkan Pasal 76A UU No. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak. dimaksud pada. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti; Dasar Hukum. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing terlihat dengan berlakunya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. 12, LN. perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir. 4. Pasal 12 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 45 tahun 2009 ttg perikanan. 312004 tentang Perikanan yaitu masing-masing pidana penjara paling lama 5 lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 600. harui dengan UU 45/2009 tentang Perikanan, Undang-Undang 27/2007 yang telah diperba-harui dengan UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 101 diatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi, di mana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana adalah pengurusnya dan korporasi. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Unduh. Illegal fishing merupakan salah satu kegiatan yang melanggar hukum. Setidaknya ada sejumlah pasal yang direvisi dari empat UU yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan, yakni UU No. Mengingat : 1. UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ; UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja; PERATURAN PEMERINTAH. undang - undang (uu) undang - undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (unduh) undang - undang republik indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (unduh) undang - undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. tentang berbagai pengertian dan ruang lingkup sistem budidaya ikan. pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 1. (UU) tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Dalam pasal tersebut, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. UU. UU No. UU ini disambut momen yang tepat dengan prioritas agenda politik Presiden RI. Duong Van Tien Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak Keadilan Teori : 1. id : 15 hlm. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU 18 tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang telah diratifikasi dengan UU No. 45 tahun 2009. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan PP tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang. Tempat Penetapan. Berdasarkan kesepakatan. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannyaPengelolaan Potensi Perikanan Menurut UU Cipta Kerja . Undang-undang (UU) tentang Bagi Hasil Perikanan. Kewenangan Penyidikan oleh Angkatan Laut. pukat hela telah dilarang, namun alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang. 16. Dicabut sebagian dengan : PP No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ayat (4)Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Jakarta Tanggal Penetapan. 500. Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) Uu 31-2004 Tentang Perikanan 183. Permen ini mengatur tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat. PP. UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua daya ikan, sumber sumber daya. Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan; Mengingat : 1. 2. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Pada Perairan Umum Daratan, Berisi Tentang: 1. ), Kepiting (Scylla spp. 31 Tahun 2004: Setiap orang, baik warga negara indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum indonesia maupun badan hukum asing Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 91 Tahun 1985 tentang Perikanan. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju ke arah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. ABSTRAK: 1. Semarak 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor KKP. 39 Tahun 2009 tentang. 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis. 2009/ No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Jaelani & Basuki, 2014). Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi,. 88 BAB V Analisis dan Evaluasi Hukum Berdasarkan Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-. Kementerian Sekretariat Negara: No. 9 Th. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pekan lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Sejak disahkan 16 tahun silam, Undang-Undang No. Keberadaan ikan karangUndang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan yg diubah dalam UU No 45/2009 mendefinisikan perikanan sebagai: perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang. UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 1 menjelaskan definisi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sebagai berikut : “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesiabahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Download: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 PDF. Bersamaan dengan hal tersebut, di banyak daerah, terdapat kearifan lokal yang telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melakukan kolaborasi dengan tujuh mitra dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) KP. Peraturan Pemerintah (PP) NO. . 9 Tahun 2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. Mengubah UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. : Menuju Efektivitas UU No 45 . Cipta Kerja adalah upaya. 2 Tahun 2015 tentang Larangan. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun daftar alat penangkap ikan (API) yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam aturan baru. Ayat (2) Pasal 73. (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan. Tahun. Pengumpulan data dapat mengurangi risiko eksploitasi yang. 188, TLN No. TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Status Peraturan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Badan / Pengarang: Indonesia. UU No. 6 KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: a. 1945 (UUD NRI 1945) memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. Berlaku. UU 31/2004 ttg Perikanan; UU 27/2007 ttg WP3K; UU 45/2009 tt Perubahan UU 31/2004; UU 1/2014 tentang Perubahan Atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. UU No. 16/MEN/2006 TENTANG PELABUHAN PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang : a. Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; pemberdayaan nelayan kecil dan. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. bahwa Undang-undang No. Pasal 5 (1) Pedoman. Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; - 2 - Mengingat : 1. Permen KP No. pdf. UU tersebut mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi menghapuskan kewajiban penggunaan ABK Indonesia sebanyak 70 persen per kapal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019. Lilly A. 3 Rans E.